Implementasi Solusi Manajemen Database dalam Industri dan Layanan Publik

Liputan6.com, Jakarta - Universitas Gunadarma dan APTIKOM bekerjasama dengan PT. Equnix Business Solution dalam mengadakan seminar bertajuk “PostgreSQL Rocks Indonesia”.

Seminar menyoroti beberapa pembahasan terkait Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana terdapat pengaturan pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai dan penggunaan kode sumber terbuka (open source) dalam pembangunannya.

Software database PostgreSQL diharapkan mampu memberikan kemandirian dan efektivitas biaya dalam pembangunan SPBE.

Penerapan SPBE atau e-government tak lepas dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era transformasi digital baru yang membuka peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Penerapan SPBE atau e-government membuka peluang mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif dan akuntabel serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas,” kata Dr. Eng. Imam Machdi, M.T., Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan SPBE, Kementerian PANRB.

Di antara teknologi masa depan yang mendorong penerapan SPBE adalah cloud computing yang merupakan teknologi layanan berbagi pakai.

Teknologi layanan berbagi pakai tersebut, bisa diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna di mana pun dan kapan pun. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK ke dalam penerapan SPBE guna menghasilkan sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien.

“Dukungan teknologi layanan berbagi pakai akan mendorong kinerja administrasi pemerintah yang semakin kolaboratif, mobile, serta kian kompetitif,” kata Eko K. Budiardjo dari Ikatan Profesi Komputer dan Informatikan Indonesia (IPKIN).

Efisiensi biaya memang menjadi salah satu kendala penerapan SPBE karena belum adanya tata kelola SPBE yang terpadu secara nasional.

Menurut hasil kajian Dewan TIK Nasional pada 2016, total belanja TIK pemerintah untuk software dan hardware pada 2014–2016 mencapai lebih dari Rp. 12,7 triliun atau rata-rata Rp. 4,23 triliun per tahun dengan tren yang terus meningkat.

Let's block ads! (Why?)