:strip_icc():format(jpeg)/liputan6-media-production/medias/1284932/original/072059800_1468213386-20160711--Ahok-Gelar-Halal-Bihalal-di-Balai-kota-Jakarta--Yoppy-Renato-06.jpg)
Bila kasus pertama dilakukan seorang guru, kasus ini malah dilakukan oleh dosen.
Seorang dosen Universitas Sumatera Utara (USU) berinisial HD dijemput polisi akibat ucapannya terkait bom Surabaya. Perempuan yang mengajar Ilmu Perpustakaan ini menyebut kasus pengeboman hanyalah pengalihan isu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Ia menuliskan kata-kata, 'Skenario pengalihan yg sempurna…#2019GantiPresiden.'
Tulisan HD pun menjadi viral dan berujung ke kantor polisi.
"Motif dan tujuan pemilik akun Facebook HD yang dimilikinya tersebut karena terbawa suasana dan emosi di dalam media sosial Facebook dengan maraknya caption atau tulisan #2019GantiPresiden," kata Kabid Humas Polda Sumut, AKBP Tatan Dirsan Atmaja.
Tetapi, pihak USU mengajukan permohonan penangguhan kepada Kapolda Sumut, Irjen Paulus Waterpauw. Surat penangguhan itu meminta status HD diubah menjadi tahanan kota.
"Suratnya sudah disampaikan. Saya juga sudah bicara dengan Pak Kapolda. Kami memohon yang bersangkutan ditangguhan penahannya, karena mengidap penyakit," kata Rektor USU Runtung Sitepu.
Selain mengidap penyakit, HD yang berstatus sebagai Kepala Arsip USU nonaktif juga memiliki anak yang masih kecil-kecil. Mereka, kata Runtung, memerlukan sosok seorang ibu.
https://www.liputan6.com/tekno/read/3551916/3-kasus-pns-kena-sanksi-akibat-kelakuan-di-media-sosialBagikan Berita Ini
0 Response to "3 Kasus PNS Kena Sanksi Akibat Kelakuan di Media Sosial"
Post a Comment