Ketahuan Menambang Mata Uang Virtual di Sekolah, Kepsek Dipecat

Awal tahun ini, regulator Tiongkok dilaporkan tengah meminta para pemerintah daerah agar menutup aksi penambangan bitcoin di wilayahnya.

Berdasarkan bocoran dokumen yang dilaporkan Bloomberg dan Reuters, Tiongkok juga berencana membatasi pasokan listrik ke pelaku penambang bitcoin.

Keberadaan mereka dianggap bermasalah, sebab konsumsi listrik penambang begitu besar. Padahal, pemerintah sedang berupaya mendistribusikan listrik lebih merata ke sejumlah daerah.

Penambangan itu juga menghasilkan saham spekulatif yang dikenal sebagai virtual currencies sehingga dianggap terlalu berisiko.

Dalam dokumen itu juga disebutkan agar pemerintah daerah mengajak penambang bitcoin untuk keluar dari bisnisnya. Mereka juga diminta untuk melaporkan informasi terkait fasilitas penambangan bitcoin yang berada di wilayahnya, termasuk jumlah pelaku yang sudah keluar.

Dikutip dari Quartz, salah seorang pegawai pemerintah telah mengonfirmasi kebenaran dari dokumen tersebut. Menurutnya, keputusan untuk pembatasan penambangan bitcoin ini dibuat dalam pertemuan yang digelar November tahun lalu.

Sejumlah pihak juga menyebut, peraturan ini keluar menyusul keputusan bank sentral Tiongkok untuk menutup operasi pasar bitcoin di negara tersebut pada September 2017. Langkah itu dipilih karena mata uang virtual tersebut dianggap berisiko dan spekulatif.

Sekadar informasi, Tiongkok diketahui telah menyumbangkan lebih dari dua pertiga penambangan bitcoin di seluruh dunia. Negara itu dikenal memiliki pabrik penambang bitcoin berskala besar.

Sejumlah penambang besar juga dilaporkan telah memindahkan aktivitasnya ke luar negeri, seperti Kanada dan Amerika Serikat. Namun, belum dapat dipastikan apakah regulasi ini akan efektif mengurangi penambangan bitcoin.

Let's block ads! (Why?)